Portal Situs Edukasi SD, SMP dan SMA/SMK Berbasis Internet di Jaringan Luas Nomor #1 di Indonesia

11 Nov 2014

Sistem Pemilu dan Lembaga Pelaksana Pemilu

Sistem Pemilu dan Lembaga Pelaksana Pemilu - Untuk melanjutkan tabel, yakni garapan soal nomor 4 dan 5 dalam Buku PPKn Kurikulum 2013.

Sistem Pemilu dan Lembaga Pelaksana Pemilu

Sistem Pemilu
1. Berdasar Daftar Peserta Partai Politik
  • Sistem Terbuka. Yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta Partai Politik.
  • Sistem Tertutup. Yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama Partai Politik tertentu.
2. Berdasar Perhitungan
  • Sistem Distrik (Plurality Sistem). Yaitu dengan perhitungan sederhana dengan calon peserta didik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak.
  • Sistem Semi Proporsional (Semi Proportional System). Yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional.
  • Sistem Proporsional (Proporsional System). Yaitu perhitungan rumit dengan calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih.

Lembaga Pelaksana Pemilu
Lembaga Pelaksana Pemilu ialah KPU.

Dalam pasal 10 UU No. 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas kewenangan sebagai berikut :
  1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu
  2. Menerima, meneliti serta menetapkan Partai Politik yang berhak sebagai Peserta Pemilihan Umum
  3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilu mulai dari tingkat Pusat sampai di TPS
  4. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan serta data hasil Pemilu
  5. Memimpin tahapan kegiatan Pemilu
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh.” (HR. Muslim no. 1631) - YUK SHARE DI FACEBOOK, TWITTER dan GOOGLE+!
 
Back To Top