Portal Situs Edukasi SD, SMP dan SMA/SMK Berbasis Internet di Jaringan Luas Nomor #1 di Indonesia

17 Nov 2015

Unsur Konstitutif dan Deklaratif Terbentuknya Suatu Negara


Ads

Ads
Unsur Konstitutif dan Deklaratif Terbentuknya Suatu Negara - Unsur-unsur berdirinya suatu negara terdiri atas 2 unsur yang sangat penting, yakni unsur pokok (konstitutif) dan unsur deklaratif. Serangkaian syarat tersebutlah yang harus dipenuhi oleh sebuah negara sehingga negara tersebut layak disebut sebagai negara.

Unsur konstitutif adalah unsur yang paling penting di mana menjadi syarat wajib yang harus dimiliki oleh calon negara.

Unsur deklaratif adalah unsur tambahan yang boleh saja tidak dimiliki oleh suatu negara.

Mengenai unsur negara, di tahun 1933, adanya suatu konvensi yang mengatur mengenai apa yang harus dimiliki oleh suatu calon negara untuk menjadikannya negara, yang disebut dengan Konvensi Montevideo.

Unsur Konstitutif dan Unsur Deklaratif

Unsur Konstitutif

Berdirinya suatu negara terdiri atas unsur-unsur pembentuknya yang tak dimiliki oleh organisasi lain. Unsur pembentuk berdirinya suatu negara yakni rakyat, wilayah serta pemerintah yang berdaulat.

Ketiga poin penting ini disebut sebagai unsur pokok yang menjadi syarat mutlak untuk terbentuknya suatu negara.

Suatu negara tak bisa disebut sebagai negara apabila salah satu unsur di atas tidak ada!

1. Rakyat
Rakyat
Rakyat, sumber : muhfarizmaulana.blogspot.com
Rakyat merupakan semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka, keberadaan rakyat di sini merupakan unsur penting bagi terbentuknya negara.

Sedangkan rakyat itu sendiri dikategorikan menjadi penduduk dan pukan penduduk, serta warga negara dan bukan warga negara.

Atas adanya rakyat inilah yang merencanakan, merintis, mengendalikan bahkan menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.

Kewajiban Rakyat dalam Politik
  • Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu).
  • Ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan.
  • Menjadi elemen penting dalam setiap aspek politik.
  • Memiliki kewajiban untuk mengikuti politik praktis.
  • Berkewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan politik yang telah ditetapkan oleh negara dan siap menerima sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar.

2. Wilayah
Wilayah
Wilayah, sumber : khairinawati.blogspot.com

Setelah rakyat terpenuhi, unsur selanjutnya yang diperlukan adalah wilayah. Wilayah ini memiliki peran yang sangat penting.

Mengapa begitu penting?

Tanpa adanya wilayah, mustahil bagi suatu negara bisa terbentuk. Wilayah ini yang ditempati oleh rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Wilayah suatu negara merupakan kesatuan ruang yang meliputi berbagai aspek seperti daratan, lautan, udara dan wilayah ekstrateritorial.

Daratan :
Di dalam geografi, daratan merupakan bagian permukaan bumi yang secara tetap tidak tertutup oleh air laut. Permukaan bumi yang tertutup oleh air lainnya seperti halnya sungai, rawa, ataupun danau, merupakan salah satu bagian dari daratan, akan tetapi secara umum tidak disebut sebagai darat.

Lantas, daratan inilah yang menjadi tempat bermukimnya warga maupun penduduk suatu negara, atau dengan kata lain tempat yang dihuni oleh wakyat.

Untuk wilayah daratan dari suatu negara, pasti memiliki yang namanya batas-batas tertentu yang telah diatur oleh hukum Negara dan perjanjian dengan Negara Tetangga.

Laut :
Laut merupakan kumpulan air asin yang begitu banyak dan luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua yang satu dengan benua yang lain dan suatu pulau dengan pulau yang lain.

Sementara itu, maka lautan merupakan wilayah suatu Negara yang terdiri atas laut teritorial, ZEE dan landasan kontinen.

Laut teritorial merupakan batas sepanjang 12 mil laut yang diukur dari garis pantai.

ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) merupakan wilayah lautan sepanjang 200 mil laut yang diukur dari garis pantai.

Landasan kontinen merupakan wilayah lautan yang terletak di luar teritorial, yang berjarak sekitar 200 mil laut diukur dari garis pantai yang meliputi dasar laut dan daerah di bawahnya.

Udara :
Udara merupakan seluruh ruang yang berada di atas batas wilayah suatu negara, entah baik daratan maupun lautan.

Ekstrateritorial :
Wilayah ekstrateritorial merupakan tempat di mana menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meski letaknya berada di negara lain.

Contohnya kedutaan besar Indonesia di luar negeri, itu bisa disebut sebagai wilayah ekstrateritorial Indonesia.

3. Pemerintahan yang Berdaulat
Pemerintahan yang Berdaulat
Pemerintahan yang Berdaulat, sumber : pelajaranpyo.blogspot.com

Unsur Pemerintahan juga memiliki peran yang penting di sini. Sebagaimana dimaksudkan bahwa pemerintahan di sini merupakan pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Pemerintahan yang sah berarti pemerintah yang diakui oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan itu, pemerintahan yang berdaulat memiliki arti kekuasaan penuh untuk mengatur suatu jalannya negara.

Unsur Deklaratif (Pengakuan dari Negara Lain)

Pengakuan dari negara lain dimaksudkan perbuatan bebas olah satu negara atau lebih negara untuk mengakui keberadaan suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang secara politis terorganisasi.

Pengakuan negara yang satu dengan negara yang lain untuk memungkinkan adanya hubungan antar negara-negara tersebut, misal dalam hubungan diplomatik, hubungan perdagangan, hubungan kebudayaan dan lain sebagainya.

Pengakuan ini hanyalah bahwa negara yang telah ada itu diakui oleh negara yang mengakui tersebut. Pengakuan tersebut tidak bersifat konstitutif, melainkan bersifat deklaratif. Pengakuan ada 2 jenis, yakni :

Pengakuan secara De Facto
Merupakan pengakuan atas fakta adanya suatu negara. Pengakuan tersebut diberikan berdasar realita jika suatu masyarakat politik tersebut telah memenuhi syarat utama sebagai sebuah negara.

Pengakuan secara de facto bisa dibedakan menjadi 2, yakni :

Pengakuan de facto bersifat sementara
Artinya pengakuan yang diberi suatu negara tanpa melihat bertahan atau tidaknya negara tersebut di masa depan. Apabila negara baru tersebut kemudian jatuh dan hancur, maka negara tersebut akan menarik kembali pengakuannya.

Pengakuan de facto bersifat tetap
Artinya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang ekonomi dan perdagangan. Sementara itu, hubungan untuk tingkat duta belum bisa terlaksana.

Pengakuan secara De Jure
Merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara berdasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan mendapatkan pengakuan secara de jure, suatu negara mendapatkan hak-haknya di samping kewajibannya sebagai anggota keluarga bangsa sedunia.

Berdasarkan sifatnya, pengakuan secara de jure dibedakan sebagai berikut :

Pengakuan de jure bersifat tetap
Artinya pengakuan dari negara lain berlaku dalam jangka waktu selama-lamanya setelah melihat adanya jaminan bahwa pemerintahan negara baru tersebut akan stabil dalam jangka wak tu yang lama.

Pengakuan de jure bersifat penuh
Artinya terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan diakui meliputi hubungan seperti hubungan dagang, ekonomi serta diplomatik. Negara yang mengakuinya berhak untuk menempati konsular atau membuka kedutaan.

Ads
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh.” (HR. Muslim no. 1631) - YUK SHARE DI FACEBOOK, TWITTER dan GOOGLE+!
 
Back To Top