Portal Situs Edukasi SD, SMP dan SMA/SMK Berbasis Internet di Jaringan Luas Nomor #1 di Indonesia

14 May 2016

Strategi dalam Mengatasi Ancaman Militer

Strategi dalam Mengatasi Ancaman Militer - Ancaman militer memang menjadi ancaman yang sangat berbahaya apabila tidak diatasi dengan secepatnya. Maka dari itu, harus diterapkanlah adanya strategi yang tepat dalam mengatasi ancaman militer tersebut.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur akan strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman militer itu. Di dalam Pasal 30 ayat (1) hingga (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan jika :
  1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
  3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
  4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
  5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan yang ada di atas tersebut menegaskan jika usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia ini menjadi tanggung jawab bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Atau dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tak hanya menjadi tanggung jawab dari TNI dan POLRI saja, namun juga masyarakat sipil yang juga sangat bertanggung jawab dalam pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan POLRI manunggal bersama dengan masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberi gambaran jika strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

TNI

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini pada hakikatnya adalah segala upaya dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Atau, dengan kata lain jika Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak beserta dengan kewajiban dari seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta menjadi pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan adanya keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak beserta kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara.


Walaupun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang bisa dikatakan cukup tinggi nantinya, model tersebut akan tetap menjadi pilihan yang strategis untuk tetap dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan peran masing-masing yang dilakukan.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta ini memiliki beberapa ciri :
  • Kerakyatan. Adalah orientasi pertahanan serta keamanan negara yang diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
  • Kesemestaan. Adalah seluruh sumber daya nasional yang didayagunakan bagi upaya pertahanan.
  • Kewilayahan. Adalah gelar kekuatan pertahanan yang dilaksanakan dengan cara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan tersebut didasarkan pada doktrin serta strategi. Sishankamrata yang dilaksanakan berdasar pertimbangan ancaman yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia.

Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan bisa terlaksana secara efektif dan juga efisien, diupayakan agar adanya keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer yang lain, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan 3 kekuatan militer Republik Indonesia, yakni keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, serta kekuatan udara.

Sementara itu, keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan non militer ini diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, cadangan, serta pendukung. Keterpaduan inilah yang diperlukan adanya pengerahan serta penggunaan kekuatan pertahanan, baik itu dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun menghadapi ancaman non tradisional.

Berdasar dari hasil analisa lingkungan strategik, maka ancaman militer yang berasal dari negara lain atau ancaman tradisional yang bisa berupa adanya invasi, merupakan kemungkinan kecil terjadi. Akan tetapi, adanya kemungkinan ancaman tersebut masih tidak bisa diabakan dan harus tetap untuk dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin terjadi ialah konflik terbatas yang berkaitan dengan adanya pelanggaran wilayah dan atau menyangkut dalam masalah perbatasan.

Komponen utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP). Sementara itu, penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama apabila diperlukan, dengan melalui proses mobilisasi atau demobilisasi.

Kendati demikian, kekuatan pertahanan siap untuk dikerahkan untuk melaksanakan OMP, akan tetapi dari setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya dengan melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan sebagai tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir jika cara damai yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil sama sekali.

Ancaman non tradisional merupakan ancaman yang dilakukan oleh para aktor non negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non tradisional ini merupakan bentuk acaman faktual yang hingga saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Termasuk di dalam ancaman ini seperti gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian SDA (Sumber Daya Alam), kejatahan lintas negara, penyelundupan, serta berbagai macam aksi ilegal yang lainnya dengan skala besar.

Oleh karena itu, kekuatan pertahanan, terutama TNI juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk menghadapi ancaman non tradisional. Juga, pengerahan dari kekuatan TNI untuk OMSP dilakukan berdasar dari keputusan politik pemerintah. [1]
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh.” (HR. Muslim no. 1631) - YUK SHARE DI FACEBOOK, TWITTER dan GOOGLE+!
 
Back To Top