Portal Situs Edukasi SD, SMP dan SMA/SMK Berbasis Internet di Jaringan Luas Nomor #1 di Indonesia

6 Oct 2016

Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa


Ads

Ads
Pembahasan Lengkap Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) - Lembaga merupakan suatu badan atau organisasi, yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu bentuk penyelidikan keilmuan atau bahkan melakukan suatu kegiatan usaha.

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia, di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil, yang biasa disebut dengan kampung/dusun.

Menurut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan jika Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [1]

Desa dibentuk atas prakarsa dari masyarakat, dengan memperhatikan asal-usul desa dan juga kondisi sosial budaya dari masyarakat setempat.

Pembentukan desa itu sendiri bisa berupa penggabungan dari beberapa desa, atau bagian desa yang saling bersandingan satu sama lain, atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau bahkan pembentukan desa di luar desa yang sudah ada sebelumnya.

Yang perlu kalian ketahui, desa bisa diubah atau malah disesuaikan statusnya menjadi kelurahan, berdasar prakarsa pemerintah desa, bersama dengan BPD dengan cara memperhatikan saran dan juga pendapat dari masyarakat setempat.

Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya tersebut akan diisi oleh pegawai negeri sipil, dan kekayaannya nanti akan menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan, untuk kepentingan masyarakat setempat.

Di dalam wilayah desa, bisa dibagi lagi menjadi dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa, dan ditetapkan sesuai dengan peraturan desa.

Perlu kalian garis bawahi, jika desa bukan menjadi bawahan dari kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, serta desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pemerintahan desa terdiri atas :
  • Pemerintah Desa, dan
  • Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah desa terdiri atas :
  • Kepala Desa, dan
  • Perangkat Desa

Kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 7, diantaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Khusus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang telah ada berdasar hak asal-usul desa, antara lain, menetapkan peraturan desa, memilih pimpinan pemerintahan desa, memiliki kekayaan sendiri, menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menyelenggarakan gotong-royong, dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan dari desa nantinya akan dilakukan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan dari pemerintah, serta bantuan dari pemerintah daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa nantinya akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, sumber pendapatan desa, antara lain :
  • Pendapatan asli dari desa, antara lain, seperti hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (contohnya seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan juga partisipasi, serta hasil gotong-royong.
  • Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah.
  • Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
  • Hibah dan juga sumbangan yang berasal dari pihak ketiga yang tak mengikat. APB Desa itu sendiri terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa itu sendiri dibahas pada musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa, bersama dengan BPD akan menetapkan APB Desa setiap tahunnya, dengan peraturan desa.

Lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan sebutan pemimpin desa yang ada di Indonesia.

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa.

Masa jabatan dari seorang kepala desa ialah 6 (enam) tahun, dan bisa diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan yang selanjutnya atau yang akan datang selama berturut-turut atau tidak.

Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat. Akan tetapi, hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Jabatan dari kepala desa itu sendiri bisa disebut dengan nama lain, sepeti contohnya Wali Nagari (Sumatera Barat), Hukum Tua (Sulawesi Utara), Kuwu (Cirebon dan Indramayu), Pambakal (Kalimantan Selatan), dan juga Perbekel (Bali).

Wewenang dari kepala desa, sebagai berikut :
  • Mempimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, berdasar dari kebijakan yang sudah ditetapkan secara bersama, dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  • Mengajukan rancangan peraturan desa.
  • Menetapkan Peraturan Desa, yang di mana sudah memperoleh adanya persetujuan, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  • Menyusun dan juga mengajukan rencana peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk bisa dibahas dan juga bisa ditetapkan, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sementara itu, seorang Kepala Desa tidak boleh atau dengan kata lain dilarang untuk bisa menjadi pengurus partai politik. Walaupun dilarang menjadi pengurus partai politik, Kepala Desa bisa menjadi anggota dari sebuah partai politik.

Tidak hanya itu saja, berikut ini larangan Kepala Desa :
  • Kepala Desa dilarang untuk, merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan.
  • Kepala Desa dilarang untuk, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
  • Kepala Desa dilarang untuk, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan juga Pemilihan Kepala Daerah.

Kepala Desa itu sendiri bisa diberhentikan tugasnya, atas usul dari pimpinan BPD kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, berdasar dari hasil keputusan musyawarah BPD.

Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa itu sendiri dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dari masyarakat setempat.

Usia minimal untuk bisa menjadi Kepala Desa ialah berusia 25 tahun, serta ia harus memiliki pendidikan paling rendah SLTP, serta merupakan termasuk penduduk desa setempat.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang mana dibentuk oleh BPD serta anggotanya itu sendiri terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat. [2]

Syarat Menjadi Calon Kepala Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, ini syarat-syarat untuk menjadi calon kepala desa :
  • Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
  • Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta pemerintah.
  • Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat.
  • Berusia paling rendah 25 tahun.
  • Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
  • Penduduk desa setempat.
  • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun.
  • Tidak dicabut hak pilihnya.
  • Belum pernah menjabat kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan.
  • Memenuhi syarat lain yang diatur peraturan daerah kabupaten/kota.

Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan suatu tugas dan juga wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 PP No. 75 tahun 2005, Kepala Desa memiliki kewajiban sebagai berikut :
  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
  2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan  memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  5. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
  6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
  7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
  8. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
  9. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
  10. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
  11. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
  12. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
  13. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
  14. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
  15. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
  16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Tidak hanya itu saja kewajiban dari Kepala Desa, Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk bisa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepata Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada seluruh masyarakat.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan juga wewenangnya. Perangkat Desa itu sendiri terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang lain.

Salah satu perangkat desa ialah Sekretaris Desa, yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Perangkat Desa yang lain diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Perangkat Desa ini juga memiliki tugas untuk mengayomi kepentingan dari masyarakatnya.

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa di sini adalah 'pembantu' bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Sementara itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pembantu juga dilekatakan kepada Wakil Presiden beserta juga menteri-meteri.

Pada Pasal 51 UU Desa, Perangkat Desa dilarang untuk :
  • Merugikan kepentingan umum.
  • Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu.
  • Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya.
  • Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.
  • Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
  • Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang bisa mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
  • Menjadi pengurus partai politik.
  • Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang.
  • Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  • Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah.
  • Melanggar sumpah atau janji jabatan.
  • Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pasal 66 UU Desa, dijelaskan Penghasilan Perangkat Desa, sebagaimana :
  1. Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
  2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  3. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  4. Selain penghasilan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. [3]

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraaan pemerintahan desa. BPD bisa dianggap sebagai "parlemen" desa. BPD itu sendiri menjadi lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasar dar keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Perlu kalian ketahui, anggota dari BPD itu sendiri terdiri atas Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat yang lain.

Sementara itu, masa jabatan dari anggota BPD adalah 6 (enam) tahun serta bisa diangkat atau bisa diusulkan lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang akan datang.

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan, sebagai Kepala Desa serta Perangkat Desa.

Untuk Ketua BPD itu sendiri, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung pada Rapat BPD yang telah diadakan secara khusus.

BPD ini sendiri mempunyai fungsi dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapula, wewenang dari BPD, antara lain :
  • Membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
  • Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
  • Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan serta menyalurkan berbagai bentuk aspirasi masyarakat.

Untuk penggunaan nama atau istilah dari BPD itu sendiri tidak harus sama atau seragam di seluruh desa yang ada di Indonesia. BPD bisa disebut dengan nama lain. [4]

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang modern telah diperkenalkan kepada masyarakat di Desa, sejak UU No. 5/1979 dengan nama yang sama serta korporatis di seluruh Desa, seperti contohnya :
  1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
  2. Karang Taruna
  3. Dasawisma
  4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  5. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
  6. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di desa mempunyai fungsi sebagai salah satu wadah organisasi kepentingan masyarakat setempat, termasuk untuk kepentingan ketahanan sosial masyarakat (social security), serta mampu menyokong daya tahan ekonomi warga setempat (economic survival).

Rumusan pengaturan sebagaimana dimaksud oleh UU Desa, tertuang pada Bab XII : Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pasal 94
  1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  2. Lembaga kemasyakaratan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
  3. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
  4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah, wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa. [5]

Ads
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh.” (HR. Muslim no. 1631) - YUK SHARE DI FACEBOOK, TWITTER dan GOOGLE+!
 
Back To Top