23 Apr 2017

Tujuan Pemilu Tahun 1955 (Pemilu Pertama di Indonesia)

Pemilihan umum alias Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melakukan demokrasi dalam mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, belum bisa dilaksanakan di tahun-tahun pertama kemerdekaan sekalipun ide mengenai pemilu tersebut muncul.

Selama masa Presiden Soekarno, antara tahun 1945 hingga tahun 1965 yang melewati beberapa era seperti revolusi fisik, domkrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, hanya sekali saja pernah terjadi Pemilihan Umum, yakni pemilu tahun 1955. Tujuan Pemilu tahun 1955 juga cukup jelas.

Pemilu ini sendiri terjadi saat masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi (29 Juli 1955 hingga 2 Maret 1956).

Akan tetapi, peraturan yang dijadikan sebagai salah satu landasan di dalam Pemilu tahun 1955 tersebut ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang telah disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo yang berasal dari PNI (30 Maret 1952 hingga 2 Juli 1953).

Pemilu ini sering dikatakan sebagai salah satu pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pada pemilu tahun 1955 ini, dilaksanakan saat keamanan negara masih cukup kurang kondusif, seperti beberapa daerah yang dirundung oleh kekacauan dari DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) terlebih yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.

Dalam keadaan yang belum kondusif seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga ikut memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan, digilir untuk datang ke tempat pemilihan. Pemilu itu sendiri akhirnya bisa berlangsung dengan aman dan damai. Tujuan Pemilu tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.

Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260 kursi, sedangkan Konstituante yang berjumlah 520 kursi (2 kali lipat dari kursi DPR) dengan ditambah sebanyak 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah.

Berikut ini akan dibahas secara lebih lanjut mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 sekaligus menjadi Pemilu pertama di Indonesia.

Pemilihan Umum Tahun 1955

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1955
Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1955, via referensianaa.blogspot.com

A. Latar Belakang Pemilu 1955

  • Adanya revolusi fisik atau perang kemerdekaan yang menuntut semua potensi bangsa dalam memfokuskan diri dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan.
  • Terjadinya pertikaian internal, baik itu di dalam lembaga politik ataupun pemerintah yang cukup menguras energi dan menyita perhatian.
  • Belum adanya Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai pelaksanaan Pemilu (UU Pemilu baru disahkan tepat pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh kabinet Wilopo).

Selain itu, adanya dorongan yang berasal dari kesadaran untuk menciptakan demokrasi yang sejati, masyarakat akhirnya menuntut untuk diadakan Pemilu.

Persiapan Pemilu dirintis oleh kabinet Ali Sastroamijoyo I, pada tanggal 31 Juli 1954, Panitia Pemilihan Umum Pusat berhasil dibentuk. Panitia yang telah terbentuk ini diketuai oleh Hadikusumo yang berasal dari PNI.

Sementara itu, tepat di tanggal 16 April 1955, Hadikusumo mengumumkan jika Pemilihan Umum untuk parlemen baru akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman yang diberitahukan oleh Hadikusumo selaku ketua panitia pemilihan umum pusat mendorong partai untuk meningkatkan kampanye mereka.

Partai tersebut berkampanye bahkan hingga ke pelosok desa. Setiap desa dan kota bahkan dipenuhi oleh tanda gambar para peserta pemilu yang bersaing. Masing-masing partai yang melakukan kampanye mencoba berusaha untuk memperoleh suara yang terbanyak.

B. Tujuan Pemilu Tahun 1955

Berdasar dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu pada tahun 1955 dilakukan untuk memilih anggota parlemen (DPR) beserta dengan Konstituante (Lembaga yang telah diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara).

Adapula sistem Pemilu yang digunakan dalam Pemilu 1955 merupakan sistem perwakilan proporsional. Dengan menggunakan sistem ini, wilayah negara Republik Indonesia dibagi ke dalam sebanyak 16 daerah pemilihan (yang mana Irian Barat dimasukkan sebagai daerah pemilihan yang ke-16, padahal, Irian Barat tersebut masih dikuasai oleh Belanda, sehingga Pemilu sama sekali tak bisa dilangsungkan di wilayah tersebut).

Dalam sistem perwakilan proporsional, untuk setiap daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, berdasar dari jumlah penduduk, dengan ketentuan untuk setiap daerah memiliki hak untuk memperoleh jatah minimal sebanyak 6 kursi di Konstituante dan sebanyak 3 kursi untuk Parlemen.

Untuk setiap daerah pemilihan, kursi yang diberikan untuk partai dan calon anggota yang lain sesuai dengan jumlah suara yang berhasil diperoleh, sisa suara bisa digabungkan, baik itu dari berbagai partai yang ada di dalam suatu daerah pemilihan (jika partai yang bersangkutan sebelumnya sudah menyatakan sepakat untuk menggabungkan sisa suara), ataupun digabungkan untuk 1 partai yang untuk tingkat nasional.

Pada pemilu 1955, selain untuk memilih DPR dan Konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD. Pemilu DPRD yang dilaksanakan secara terpisah, antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Dengan dipisahnya pada saat penyelenggaraan pemilu DPR, Konstituante dan DPRD, pemilu yang dilaksanakan menjadi terfokus.

Konstituen pemilih bisa dengan cermat menyimak materi kampanye serta bisa lebih menilai kualitas calon yang telah diusung oleh partai peserta pemilu.

Hal ini berarti jika konstituen pemilih mempunyai pertimbangan yang jauh lebih rasional sebelum mereka menentukan hak pilihnya, serta tak sekadar memilih hanya karena memiliki kedekatan emosional saja. Pemilu diselenggarakan secara sederhana, karena tak menyerap biaya negara yang begitu besar.

C. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955

Pendaftaran pemilih dalam Pemilu tahun 1955 tersebut mulai dilaksanakan semenjak bulan Mei tahun 1954 dan baru selesai pada bulan November di tahun yang sama. Tercatat, ada sebanyak 43.104.464 warga yang berhasil memenuhi syarat untuk masuk ke bilik suara.

Dari sebanyak jumlah peserta yang terdaftar tersebut, sebanyak 87,65% atau sekitar 37.875.299 jiwa saja yang menggunakan hak pilihnya. Untuk pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proporsional yang tak murni.

Proporsionalitas penduduk dengan kuota 1:300.000. Tidak kurang dari sebanyak 80 partai politik yang ikut, organisasi massa dan puluhan perorangan juga ikut untuk mencalonkan diri dalam Pemilu pertama Indonesia ini.

Keseluruhan peserta Pemilu pada saat itu bahkan mencapai hingga 172 tanda gambar. Dalam pemilu pertama tersebut, anggota TNI-APRI tak luput untuk menggunakan hak pilihnya, berdasar dari peraturan yang berlaku kala itu.

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 1955, Indonesia dibagi menjadi sebanyak 16 daerah pemilihan yang meliputi sebanyak 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan dan sebanyak 43.429 desa. Dengan perbandingan setiap 300.000 penduduk tersebut diwakili oleh seorang wakil.

Pemilu yang pertama tersebut berhasil diikuti oleh banyak partai politik, karena memang pada saat itu, NKRI menganut kabinet multi partai, sehingga DPR hasil Pemilu terbagi ke dalam beberapa fraksi.

Banyak pakar politik yang menyebutkan jika pemilu pada tahun 1955 dipandang sebagai pemilu yang paling demokratis, yang berhasil terlaksana di Indonesia hingga saat ini.

Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1955 berhasil memakan biaya hingga Rp 479.891.729. Jumlah yang cukup besar tersebut dikeluarkan untuk membiayai perlengkapan teknis pemilu, seperti membuat kotak suara dan honorarium bagi panitia penyelenggara pemilu.

Sebenarnya, memang terlampau mahal dana yang dikucurkan tersebut. Salah satu faktor yang bisa menambah biaya ialah kelambanan unit kerja panitia pemilu yang pada akhirnya malah akan menambah beban biaya pemilu menjadi membengkak.

D. Tahapan Pemilu Tahun 1955

Pemilu pada tahun 1955 dibagi ke dalam 2 tahap, yakni :
  1. Tahap pertama. Tahap ini merupakan pemilu yang terselenggara untuk memilih anggota DPR. Pada tahap ini, diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 yang berhasil diikuti oleh sebanyak 29 partai politik dan individu.
  2. Tahap kedua. Tahap yang kedua merupakan pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini sendiri diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

E. Hasil Pemilu Tahun 1955

5 besar dalam Pemilu ini ialah Partai Nasional Indonesia yang berhasil meraih 57 kursi DPR dan sebanyak 119 kursi Konstituante (22,3%), Masyumi berhasil meraih 57 kursi DPR dan meraih 112 kursi Konstituante (20,9%), Nahdlatul Ulama berhasil meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4%), selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia dengan meraih 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4%) serta dari Partai Syarikat Islam Indonesia yang berhasil meraih 2,89%.
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh.” (HR. Muslim no. 1631) - YUK SHARE DI FACEBOOK, TWITTER dan GOOGLE+!

Wah! Orang-orang di sekitar kita telah berkomentar sebanyak lebih dari 850 komentar! Sekarang giliran kalian! Ayo berpendapat!

Habibullah Al Faruq

Portal Situs Edukasi SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi di Jaringan Luas Indonesia

 
Admin - FAQ - Kontak Kami - Perjalanan - Privacy Policy - Tentang HabibullahURL
Back To Top