Habibullah Al Faruq

Portal Situs Edukasi SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi di Jaringan Luas Indonesia

29 May 2017

Pembagian Kekuasaan secara Vertikal dan Penjelasannya

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah suatu bentuk pembagian kekuasaan berdasar dari tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan, antara beberapa tingkatan pemerintahan yang ada.

Tertera di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan jika "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Berdasarkan dari adanya ketentuan di atas itu, pembagian kekuasaan secara vertikal yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota).

Dalam pemerintahan daerah, berlangsung juga pembagian kekuasaan secara vertikal yang telah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan yang terjadi antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota, terjalin dengan namanya koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian Kekuasaan secara Vertikal

Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal ini sendiri muncul sebagai salah satu bentuk konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan adanya asas tersebut, maka pemerintah pusat bisa menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) dalam rangka untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan yang ada dan terjadi di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

Yang memang masih menjadi urusan atau kewenangan pemerintah pusat seperti :
  • Politik luar negeri
  • Pertahanan
  • Keamanan
  • Yustisi
  • Agama
  • Moneter, hingga
  • Fiskal

Hal itu sendiri juga sudah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat".

Asas Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, berdasar dari adanya prakarsa dan aspirasi dari rakyat, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi untuk suatu pemerintah daerah.

Desentralisasi itu sendiri sebenarnya menjadi istilah dalam suatu bentuk keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan bentuk kewenangan.

Dengan adanya desentralisasi ini sendiri mampu memberikan dampak yang bagus atau efek yang positif dalam rangka pembangunan daerah yang memang bisa dikatakan masih tertinggal di dalam suaru negara, hingga daerah otonom tersebut bisa mandiri dan secara otomatis mampu untuk bisa memajukan pembangunan nasional.


Setelah membahas lengkap mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal, untuk lebih lanjutnya, kalian juga bisa membaca lagi materi yang sangat persis dan ada kaitannya, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal, yang terbagi menjadi 5 macam di dalamnya.

0 Komentar Pembagian Kekuasaan secara Vertikal dan Penjelasannya

Post a Comment

KEREN! Teman-teman di sekitar kita telah berkomentar sebanyak lebih dari 1000 komentar! Sekarang giliran kalian! Ayo berkomentar!

Back To Top